ADSENSE Link Ads 200 x 90
ADSENSE 336 x 280
 |
| MENGEJUTKAN !!! INILAH PETA POLITIK DI INDONESIA SAAT INI DAN PERLU DI WASPADAI |
Undang-Undang Politik, Undang-Undang
Pemilu, dan Undang-Undang Pilkada, serta sederet produk turunannya telah
berhasil “dipaksakan” oleh Amerika Serikat (AS) melalui NDI (National
Demoratic Institute)pimpinan Jimmy Carter yang merancang sistem politik
sangat liberal di Indonesia, bahkan lebih liberal dari ibu demokrasi, negara AS
sendiri.
Begitulah politik, karena pihak asing
melalui IMF dan Bank Dunia yang telah meminjamkan Rp 678 triliun untuk BLBI
(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), maka mereka mendikte kita dengan 50 butir
perjanjian kerjasama, yang intinya:
Pertama, Transparansi yakni buka
seluas-luasnya informasi tentang aset strategis, pintu masuk kala itu melalui
BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional), aset pengutang BLBI disita oleh
Pemerintah, dan dibeli Asing dengan harga murah;
Kedua, Privatisasi yaitu aset-aset
strategis dijual melalui bursa saham, maka jadilah Telkom dan Indosat dijual,
sehingga ruang pribadi Megawati (Presiden RI ke-5) juga tembus satelit saat
itu;
Ketiga, Deregulasi yakni revisi termasuk
amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali, maka diberi peluang non-pribumi sebagai
Presiden Republik Indonesia. Deregulasi juga termasuk 100-an Undang-Undang yang
mengandung pasal kepentingan Asing, kemudahan dalam berinvestasi, maka sumber
daya alam kita 85% dimiliki oleh pihak Asing, perbankan 71%, hutan dan
perkebunan 67% juga dimiliki oleh pihak Asing.
Lebih tragis, dalam bidang politik
dengan sistem pemilihan langsung. Sistem pemilu dan pilkada dengan pemilihan
langsung, one man one vote telah membawa kita pada budaya
politik baru, yakni sistem transaksional sehingga hanya bagi yang mempunyai
logistik besar saja mampu maju sebagai kepala daerah. Kaderisasi politik hancur
karena sistem transaksional berbau kapitalistik. Konon minimal Rp 30–50 miliar
uang yang dibutuhkan jika seseorang maju mengikuti pilkada; mulai dari biaya
beli kursi parpol, riset, penggalangan, kampanye, biaya saksi, dan lainnya.
Jika tidak punya uang, harus mencari “bohir”. Tentu setelah terpilih, kandidat
harus mengembalikan uang bohir tersebut melalui proyek atau fasilitas terkait
jabatannya. Hal ini menyebabkan korupsi semakin merebak karena politik dikelola
secara korporatif. Ekses ini menghidupkan “bohir” yang mayoritas etnis Cina.
Begitu juga dengan pasal bahwa non-pribumi
mempunyai peluang menjadi kepala daerah, bahkan Presiden RI. Maka tak heran,
orang seperti Ahok, Hary Tanoesoedibjo (Perindo), Enggartiasto Lukito (Nasdem),
Djan Faridz (PPP), Rusdi Kirana (PKB), merupakan nama-nama Cina yang muncul
dalam partai politik Indonesia saat ini.
Jadi, etnis Cina sangat oportunistik,
dan Ahok salah satu pertaruhannya. Dukungan taipan sebagai pendana Teman Ahok
(walau dibantah), terlihat jelas kehadiran mereka saat demonstrasi kebhinnekaan
di depan bundaran Hotel Indonesia (HI). Foto-foto kehadiran mereka menjadi
viral kala itu (Desember 2016).
Politik selama ini wilayah “tabu”, namun
di beberapa daerah yang banyak jumlah etnis Cina, seperti Bangka Belitung,
Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Utara, pemimpin etnis Cina
sudah cukup banyak memenangkan Pilkada.
Semua itu karena politik Indonesia sudah
menjadi oligarki, salah satu buah reformasi, khususnya setelah Setya Novanto
(Setnov) menjadi Ketua Umum Golkar, sehingga Senayan (DPR) kehilangan daya
kritisnya. Tercatat hanya Demokrat, PKS, dan Partai Gerindra yang di luar
pemerintahan. Setnov berhasil “menjinakkan” Senayan jika Pemerintah ada
keperluan di DPR.
Sofyan Wanandi dan CSIS sebagai guru
politik etnis Cina
Perdagangan dan bisnis selalu membentuk
sindikat. Etnis Cina sudah menguasai ekonomi, dan sekarang di bidang politik.
Tercatat nama CSIS (Centre for Strategic and International Studies),
walau tidak bisa dilepas dari nama mahaguru politik Golkar Ali Murtopo dan
Sudjono Humardani, tapi nama Sofyan Wanandi, dan kakaknya Yusuf Wanandi, adalah
sokoguru CSIS yang bermarkas di Tanah Abang ini.
Dalam ekonomi ada Prof. Panglaykim (ayah
dari Prof. Mari Elka Pangestu), Prof. Djisman S. Simanjuntak (Prasetiya Mulya)
yang menjadi think-tank politik Orde Baru.
Tercatat fusi parpol menjadi 3, yaitu
PPP, Golkar, dan PPP (tahun 1977), untuk pengendalian parpol sehingga Golkar
bisa menang di atas 60% ketika Ali Murtopo menjadi Ketua Umum Golkar saat itu.
NKK/BKK (1978) untuk mengendalikan
mahasiswa, Petrus (penembak misterius) untuk keamanan (stabilitas
nasional–1982) adalah program monumental dimana peran CSIS sebagai think-tank.
Ketika boom oil (1970-an) pelaku (teknokrat) di bidang migas
juga tak lepas dari CSIS yang dikenal dengan jalur Vatikan.
Sofyan Wanandi juga mengkoordinir
pengusaha Cina melalui Kelompok Prasetiya Mulya yang pernah dikumpulkan
Soeharto di Tapos (1995) untuk memberikan 2,5% keuntungannya bagi rakyat
miskin, sebagai salah satu bentuk toleransi. Sekarang lebih dikenal dengan CSR
(Corporate Social Responsibility), pada awalnya adalah berasal dari
himbauan Soeharto di Tapos yang dilanjutkan pertemuan di Jimbaran.
Sofyan Wanandi terlibat politik pada
awal tahun 1966, ketika ia sebagai mahasiswa Universitas Indonesia (UI)
menentang Soekarno kala itu. Sebagai Eksponen 1966, mengenalkannya pada
tokoh-tokoh politik Indonesia, termasuk Ali Murtopo.
Puncak manuver Sofyan Wanandi dalam
politik yang membela etnis Cina adalah ketika 1994 dengan beberapa konglomerat
di kelompok Prasetiya Mulya, seperti: Sudono Salim (Salim Group), Eka Tjipta
Widjaja (Sinarmas), Prayogo Pangestu (Barito Pacific), Bob Hasan (Nusamba),
Ciputra, Mu’min Ali Gunawan (Panin Group), Trihatma Kusuma Haliman (Agung
Podomoro), William Soeryadjaya (Astra), Benyamin Setiawan (Kalbe Farma),
Suhargo Gondokusumo (Dharmala Group), Murdaya Poo (Berca Group), Mochtar Riyadi
(Lippo), Peter Sondakh (Rajawali), Soekanto Tanoto (RCA), Joko Tjandranegara
(Mulia Group), The Nin King (Argo Manunggal Group), Husain Djojonegoro (ABC
Group), Usman Admadjaja (Danamon Group), Kartini Muljadi (Tempo Group), Syamsul
Nursalim (Gajah Tunggal), Osbert Lyman (Lyman Group), meminta dominasi KADIN
tidak lagi oleh pengusaha pribumi yang dipimpin Aburizal Bakrie kala itu.
Ketegangan sempat terjadi karena sangat
politis jika institusi dagang dan industri di tangan pengusaha Cina, tentu
kebijakan politik akan dipengaruhi kelompok Prasetiya Mulya. Gerakan ini sangat
politis karena Sudono Salim dan Bob Hasan, serta Sudwikatmono ikut mempengaruhi
Soeharto kala itu. Kita bersyukur kerabat Cendana yang lain, yakni Probosutedjo
dan Sukamdani Sahid Gitosardjono tampil membela Aburizal Bakrie, sehingga
Soeharto mendukung kepemimpinan Aburizal Bakrie di KADIN untuk kedua kalinya.
Sofyan Wanandi cs. bermanuver dan
menanggapinya dengan mendirikan Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Aburizal
Bakrie dkk. lalu juga mendirikan HIPPI (Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia).
Sofyan Wanandi pasca-reformasi banyak
berkiprah di Apindo yang dipimpinnya selama dua periode. Pada prinsipnya,
Apindo sangat melindungi pengusaha Cina. Terlihat dari acara tahunan sebagai
kebijakan UMR, dimana Apindo sebagai wakil pengusaha dalam Tripartit
(Pemerintah dan buruh serta pengusaha).
Manuver Sofyan Wanandi pada pemerintahan
Joko Widodo cukup mengagetkan, karena menjadi koordinator Staf Khusus Wapres,
Jusuf Kalla (JK). Namun JK tidak leluasa berkiprah karena Joko Widodo tidak
memberi peluang untuk itu. Apalagi JK terlibat kasus Pelindo dan berada di
belakang kepemilikan Li Ka-shing melalui RJ Lino sang eksekutif binaan JK (NV.
Kalla Group).
Sampai saat ini Sofyan Wanandi adalah
pengusaha Cina yang sangat besar pengaruhnya bagi etnis Cina. Pria kelahiran
Sawah Lunto-Sumatera Barat, 73 tahun lalu itu memang salah satu kader Cina dari
Kelompok Vatikan.
Beberapa nama dalam politik Indonesia
Tercatat ada nama Enggartiasto Lukito,
petinggi Nasdem yang sekarang menjadi Menteri Perdagangan RI pada Kabinet Kerja
Joko Widodo. Karirnya dimulai pada bidang properti. Tercatat pada tahun 1990-an
sebagai eksekutif di Bimantara Property. Lalu dia ikut mendirikan Nasdem
bersama Surya Paloh dan Jan Darmadi (tokoh bisnis Cina senior Jan Dharmadi
Corporation), pemilik Hotel Mandarin Oriental, Setiabudi Building, dan beberapa
proyek properti lainnya. Di era Ali Sadikin, dia salah satu orang terkaya
karena menjadi pengelola judi ‘toto anjing’ di Senayan yang sangat populer di
tahun 1970-an.
Lalu ada nama Murdaya Poo yang menjadi
sokoguru PDIP di era Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi (2002–2004), dan
sangat dekat dengan almarhum Taufik Kiemas (suami Megawati). Murdaya Poo
merupakan salah satu Cina terkaya dengan aset USD 2,1 miliar, bernaung di bawah
bendera Berca Group (alat-alat listrik, serta pemegang lisensi Nike dan
Adidas). Istrinya, Hartati Moerdaya dikenal sebagai pendukung SBY (Partai
Demokrat) pada tahun 2004–2014, dan sempat masuk penjara karena kasus korupsi.
Nama pengusaha lainnya adalah Djan
Faridz (mantan Menteri Perumahan Rakyat) era SBY (2009–2014), menggantikan
Suharso Monoarfa, rekannya di PPP. Pada eranya, terjadi PPP kembar, salah
satunya yang dia pimpin (pendukung Ahok), dan lainnya dipimpin M. Romahurmuziy
(Rommy). Sengketa muncul karena PPP terpecah dua, yang satu membela Prabowo
Subianto, dan lainnya mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2014. Djan Faridz
dikenal sebagai Cina mualaf dan menjadi Ketua NU DKI Jakarta walau akhirnya NU
dijadikan media politik belaka.
Perindo dan Hary Tanoesoedibjo
Hary Tanoesoedibjo (HT) – MNC Group,
pengusaha di bidang investasi dan media, dikenal pertama kali dalam kancah
bisnis Indonesia ketika mengambil-alih perusahaan Cendana, termasuk media
seperti: RCTI, Global TV dan TPI.
Dikenal bernyali besar karena HT
berani head to head konflik bisnis dengan keluarga Cendana
yang nyaris menyeretnya ke penjara pada kasus Sisminbakum (Sistem Administrasi
Badan Hukum) di Kejaksaan yang kala itu menyeret Prof. Yusril Ihza Mahendra,
namun justru Jaksa Agung saat itu yang menjadi korban (dicopot). Korban lainnya
adalah, Syamsudin Manan Sinaga (Dirjen AHU, Kementerian Hukum dan HAM),
Zulkarnain Yunus (Sekjen Kementerian Hukum dan HAM), dan Yohanes Waworuntu
(Dirut PT Sarana Rekatama Dinamika) serta jaksa lainnya, Direktur Penuntut
Kejaksaan Agung kala itu (2010), kini Jampidsus Armein.
HT ikut berkiprah membesarkan Nasdem,
namun berujung ribut dengan sang pendiri Surya Paloh yang dikenal galak. Sampai
saat ini, Surya Paloh tidak bisa menjerat kasus-kasus hukumnya, termasuk
setelah M. Prasetyo (Jaksa Agung RI dari Nasdem) ketika tahun lalu berupaya
membuka kasus-kasus hukumya.
Langkah HT kemudian menjadi partner
Wiranto di partai Hanura. Tapi Ambisi dan dominasinya membuat Hanura tidak
nyaman, lalu perpisahan politik pun terjadi.
Gebrakan politik HT yang paling
fenomenal adalah mendirikan Partai Perindo bersama mantan pengurus Partai
Matahari Bangsa yang didirikan Buya Syafii Maarif bersama pemuda-pemuda di
Muhammadiyah untuk menyaingi PAN (Partai Amanat Nasional) Amien Rais kala itu.
HT juga merekrut anak-anak muda dari PRD sebagai pengurus Perindo.
Tercatat sebagai partai baru di era
2014-an yang paling ekspansif. Tercatat memiliki lebih dari 22.000 ranting
tentu menyaingi partai-partai yang sudah mapan. Dukungan finansial dan motivasi
HT ditunjang kemampuan manajemen membuat Perindo menjadi salah satu partai
dengan infrastruktur kuat saat ini. Apalagi untuk kampanye dengan dukungan
RCTI, MNC, Global, dan iNews, tentu popularitas partai akan menjadi citra parpol
papan atas. Lagu wajibnya pun secara tidak sadar bisa dinyanyikan anak-anak di
rumah, karena rutin dalam frekuensi tinggi diputar di 4 televisinya. Dengan
kekayaan USD 1,2 miliar atau setara Rp 16 triliun, cukup untuk membiayai
Perindo secara mandiri.
Pemilu Presiden 2019 jika ditetapkan
tanpa threshold tentu HT akan menjadi etnis Cina yang menjadi
calon presiden. Ingat, dia adalah partner bisnis Donald Trump di Indonesia, dan
karena HT adalah binaan George Soros dari Amerika Serikat (AS) sehingga sentimen
sebagai Cina perantauan tidak ada pada dirinya. Ayahnya seorang mualaf
(pengusaha properti asal Surabaya) walaupun saat meninggal dia kembali Katolik
(dikremasi oleh HT). Apa pun HT adalah partner bisnis Trump, dengan positioning politik
yang membedakannya dengan etnis Cina lain.
Secara realita politik, kita harus
menerima keberadaan etnis Cina, namun kita tetap berharap akan mempunyai
Presiden Republik Indonesia yang memahami bahaya kesenjangan 4 orang terkaya
Cina yang asetnya similiar dengan 100 juta orang miskin. Harus ada kebijakan
ekonomi politik yang revolusioner untuk itu, tidak sekadar Bapak Angkat Ali
Baba tapi kebijakan subjektif, seperti yang dilakukan Perdana Menteri Mahathir
Mohamad di era 1970-an di Malaysia, dan berhasil membuat etnis Melayu sejajar
dan berkuasa secara politik dan ekonomi di Malaysia.
*Eddy Junaidi, wartawan senior
Sumber: nusantarakini.com
0 Response to "MENGEJUTKAN !!! INILAH PETA POLITIK DI INDONESIA SAAT INI DAN PERLU DI WASPADAI"
Posting Komentar